Berbicara tentang Kemiskinan
July 17th, 2010 by andipsBerapa jumlah masyarakat miskin di Indonesia? Dari perhitungan BPS, lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia masih dalam keadaan miskin, baik di desa dan di kota. Sekitar 11 juta masyarakat miskin terdapat di perkotaan dan 20 juta berada di pedesaan. Di blog ini pengen cuap-cuap saja mengenai kemiskinan, terinspirasi acara Save The Nation tadi malam di Metro TV. Yah namanya juga cuap-cuap, saya nggak mo terlalu ribet urusan data.
Ada beberapa catatan menarik dari acara dialog semalam. Dialog tersebut dimoderatori oleh Anis Baswedan dan Frida Lidwina, menghadirkan Bambang Widianto (Deputi Seswapres Bidang Kesra), ekonom Hendry Saparini, anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo, dan Hendri Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia). Cukup menarik acaranya, dimana Pak Bambang memaparkan program-program Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sementara Ibu Hendri Saparini mengatakan bahwa program-program Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut dirusak dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya seperti liberalisasi perdagangan, liberalisasi perekonomian dan kenaikan TDL baru-baru ini.
Memang sepertinya Pemerintah belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program-program yang ada hanya bersifat karitas (charity) dan tidak produktif. Hendry Saparini mengatakan bahwa ada dua macam kemiskinan, yaitu miskin non-produktif, dan miskin produktif. Orang-orang miskin yang non produktif seperti jompo dan anak-anak terlantar, seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah, sesuai amanat UUD 1945. Di sini Pemerintah dapat melaksanakan program karitas tadi. Orang-orang miskin produktif, seperti pengangguran seharusnya bisa distimulisasi agar dapat produktif. Pemerintah dapat membina mereka, lalu memberikan kemudahan pemodalan untuk menjadi entrepreneur. Dengan program stimulan tersebut, maka masalah pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi sekaligus.
Politik Empati
Effendi Gozali, pengajar Ilmu Komunikasi Politik UI dalam koran Kompas (16/07/2010), mengatakan bahwa politik empati politisi mati. Para politisi lebih cenderung untuk mengamankan dirinya dengan cara tidak melawan kebijakan penguasa. Politisi pun cenderung melindungi posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.
Politisi sekarang sebagian besar menjalankan politik pragmatis, dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat kecuali pada masa reses. Bahkan aleg sebuah partai jelas-jelas ingin menjadi menteri di kabinet dan menganggap amanah menteri sebagai puncak tertinggi dalam karir politiknya (mungkin visinya baru sampai tingkat menteri bukan presiden).
Memang dipertanyakan di mana para politisi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa? Bahkan saya belum melihat para politisi yang memberikan perhatian penuh terhadap solusi kemiskinan. Bahkan untuk memberi daya tekan kepada Pemerintah, belum terlihat hasilnya. Yang ada malah ikut-ikutan menaikkan TDL yang ternyata dipermasalahkan di belakang hari oleh para pengusaha terutama UMKM.
Kapan kemiskinan akan berakhir di Indonesia? Mungkin harus mencontoh Umar bin Abdul Aziz di mana beliau kebingungan untuk menyalurkan zakat dari warganya karena tidak ditemukan orang miskin. Atau bahkan ada sejarah bahwa di suatu daerah pada waktu salah satu kekhalifahan justru yang paling miskin adalah gubernurnya!! Bisa dilihat bahwa membutuhkan good will dari pemerintah sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Komponen masyarakat, LSM, NGO, CSR, dll hanya sebagai unit pendukung saja. Tanpa ada keseriusan dari Pemerintah, sampai kapanpun kemiskinan tidak akan enyah dari bumi Indonesia.
Semoga bermanfaat…